Tag Archives: aparatur pemerintah desa

Bone – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan, memastikan pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa yang tertunda sebesar Rp 27 miliar akan rampung hari ini. Proses pencairan penghasilan tetap (Siltap) serta pengadaan barang dan jasa (Barjas) telah dimulai secara bertahap sejak Kamis (19/12). “Kami sudah memulai proses pembayaran sejak kemarin, dan diupayakan selesai hari ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi rencana penerbitan revisi peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Revisi ini dijadwalkan akan terbit pada akhir Desember 2024 atau paling lambat Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan …

SELUMA – Pengurus DPD APDESI, PPDI, dan PABPDSI Kabupaten Seluma menggelar rapat konsolidasi untuk membahas persoalan terkait hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan. Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat APDESI Kabupaten Seluma pada Kamis siang (19/12/2024). Dalam rapat tersebut, turut disinggung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil. Aksi ini menarik perhatian pengurus DPD …

Perangkat desa, sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, mereka menjalankan tugas tanpa kenal lelah. Sayangnya, kontribusi besar ini sering kali tidak diimbangi dengan pengakuan dan kesejahteraan yang memadai. Salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian adalah ketidakjelasan status …

Banjarmasin – Jam’ani Ketua PPDI Kalimantan Selatan secara simbolik menerima bantuan hibah untuk organisasi pemerintah desa yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila, pada Rabu (18/12/2024) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menyerahkan bantuan hibah ke sejumlah organisasi desa pada kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer  ke Daerah (TKD) Tahun …

GARUT – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat menegaskan bahwa keberadaan PPDI di Kabupaten Garut bertujuan menjadi sarana perjuangan bagi perangkat desa. Selain itu, organisasi ini berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Sutara seusai menghadiri pelantikan Pengurus PPDI Kabupaten Garut yang berlangsung di aula Bank BJB pada Rabu, 18 Desember 2024. …

KARAWANG – Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Karawang, Aan Karyanto, mengimbau para kepala desa (kades) terpilih agar tidak mengganti perangkat desa secara sembarangan tanpa mengacu pada aturan yang berlaku. “Ada aturan yang mengatur tentang pergantian perangkat desa, sehingga tidak bisa dilakukan semena-mena, misalnya hanya karena janji politik kepada masyarakat,” ujar Aan seperti yang disampaikan melalui laman RakyatJelata. Aan menjelaskan, …

Kuningan – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Barat selesai digelar pada Sabtu (14/12/2024). Agenda internal organisasi ini berlangsung di Hotel Montana, Panawuan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan. Ketua PPDI Jawa Barat, Sutara, S.E., S.H., yang memimpin secara langsung rakorda menyatakan bahwa Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan sepanjang tahun 2024 sekaligus menyusun rencana program kerja untuk …

SOLO – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertemu dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Sumber, Solo, Selasa, (10/12/2024). Pertemuan itu salah satunya untuk meminta kejelasan terkait nasib status para perangkat desa yang pernah dijanjikan Jokowi. Menarik dicermati apabila PPDI Jawa Tengah dan Yogyakarta kemudian menemui Jokowi paska tidak menjabat sebagai orang nomer …

Gorontalo – Polemik terkait keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) atau gaji Kepala Desa (Kades), perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gorontalo selama tiga bulan menarik perhatian luas. Aspirasi ini disampaikan langsung oleh belasan perangkat desa kepada Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis (5/12/2024). Umar Karim, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa pihaknya akan …