Desak Status Kepegawaian Perangkat Desa, Beredar Surat Terbuka Untuk Presiden Prabowo

Keputusan Pemerintah menaikkan gaji guru dan UMR pada pekan lalu, membuat Perangkat Desa di Indonesia bergejolak, hal ini dikarenakan banyaknya aspirasi para pamong desa yang belum terakomodir dalam revisi UU Desa yang telah terbit melalui UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa.

Menjelang terbitnya peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU No 03 Tahun 2024, perangkat desa melalui organisasi PPDI dan DPN PPDI kembali berharap Pemerintah lebih akomodatif dengan tuntutan perangkat desa.

Kegelisahan ini pun mencuat melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang kejelasan status kepegawaian perangkat desa, yang beredar luas melalui grup-grup di jejaring sosial perangkat desa. Berikut ini isi lengkap surat terbuka dari perangkat desa tersebut,

Yth. Bapak Prabowo Subianto,
Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,

Kami, perangkat desa dari seluruh pelosok Nusantara, dengan penuh rasa hormat dan harapan besar menyampaikan surat terbuka ini. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat desa, kami ingin menyuarakan aspirasi dan harapan yang telah lama kami sampaikan.

Kami memahami bahwa memimpin negara sebesar Indonesia adalah tanggung jawab yang sangat besar. Namun, kami juga yakin, di tangan Bapak, keadilan dan perhatian terhadap semua elemen bangsa, termasuk kami perangkat desa, dapat terwujud.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Tugas kami sebagai perangkat desa tidaklah ringan. Kami adalah “garda depan” pemerintahan, yang sehari-hari menghadapi masyarakat dengan segala persoalan mereka. Jika militer adalah garda terdepan yang menghadapi ancaman dari luar, maka kami adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat—melayani, mendamaikan, memfasilitasi, dan menjaga stabilitas sosial di tingkat paling mendasar.

Namun, sering kali kami merasa “di anak tirikan.” Peran strategis kami belum mendapatkan pengakuan yang setara, baik dari segi status maupun kesejahteraan. Padahal, keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran perangkat desa yang solid dan berdaya.

Melalui surat ini, kami meminta perhatian Bapak Presiden terhadap beberapa hal berikut:

Kejelasan Status Perangkat Desa
Kami memohon kejelasan mengenai status kami dalam struktur pemerintahan. Hal ini penting agar kami dapat bekerja dengan rasa aman dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas.

Kesetaraan Pengakuan
Kami berharap perangkat desa dapat diperlakukan setara dengan profesi lain yang memiliki tanggung jawab strategis, seperti ASN atau aparat militer. Tugas kami yang berat memerlukan pengakuan, baik dari segi insentif, perlindungan kerja, maupun fasilitas pendukung.

Dukungan untuk Peningkatan Kapasitas
Sebagai garda terdepan masyarakat, kami memerlukan pelatihan, pembinaan, dan fasilitas yang memadai agar dapat bekerja lebih profesional dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Bapak Presiden,

Kami percaya bahwa Bapak adalah pemimpin yang peduli terhadap rakyat, termasuk kami perangkat desa. Perhatian dan kebijakan Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan terhadap perangkat desa akan memberikan semangat baru bagi kami dalam menjalankan tugas.

Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan, perhatian, dan kejelasan status agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan bangga dan sepenuh hati untuk bangsa ini.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan dengan tulus. Atas perhatian dan kebijakan Bapak, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,