Tag Archives: aparatur pemerintah desa

NTB – Pj Bupati Lombok Timur, M. Juaini Taofik, menyampaikan harapannya agar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menjadi wadah pengembangan keterampilan perangkat desa. Upaya ini dianggap selaras dengan misi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara dan menekan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Juaini saat menghadiri pelantikan pengurus PPDI tingkat Kabupaten Lombok Timur, Kamis (16/1). Seperti yang dilansir dari laman …

Pemilihan H. Abdul Latif, SPdI, sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, memberikan harapan baru bagi kemajuan desa. Dalam Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang berlangsung pada Kamis, 16 Januari 2025, di Aula Desa Muncang, Latif berkomitmen untuk memperkuat PPDI, menjadikannya lebih solid dan profesional, serta siap menghadapi tantangan besar dalam mempercepat kemajuan desa yang mandiri dan sejahtera. …

Ratusan orang yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Banjar menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Wali Kota Banjar pada Selasa (14/1/2025). Mereka, yang terdiri dari 16 kepala desa beserta perangkat desa se-Kota Banjar, diterima di Aula Somahna Bagja Dibuana Setda Banjar di Jalan Siliwangi. DIlansir dari laman PikiranRakyat, kedatangan para aparatur …

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan kepala desa (kades) dan perangkat desa. Pada tahun 2024, besaran pagu anggaran tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Rp 2,1 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya kembali menganggarkan biaya jaminan kesehatan untuk kades dan perangkat desa. Anggaran …

Lombok Tengah – Anggota DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifa’i, menyatakan keprihatinannya terhadap belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa, yang telah mengalami revisi dan disahkan setahun lalu. Salah satu poin utama dalam Perda tersebut adalah penetapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), yang hingga kini belum diterapkan.Dilansir dari laman TribunNews, Ahmad Rifa’i, politisi dari Partai Keadilan …

Depok, Jawa Barat – Agenda Silaturahmi Nasional Srikandi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan digelar di Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada 27-29 Januari 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh organisasi sayap PPDI yang beranggotakan para perempuan aktivis perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Koordinator Srikandi PPDI, Nina Siahaan, yang juga menjabat sebagai Ketua PPDI Provinsi Riau, menjelaskan bahwa agenda ini …

BATANGHARI – Perangkat desa di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menghadapi tantangan besar akibat gaji atau penghasilan tetap (siltap) mereka yang belum cair selama empat bulan terakhir. Situasi ini berdampak pada berbagai jabatan, mulai dari kepala desa hingga kepala dusun. Meski siltap belum diterima, para perangkat desa tetap menjalankan tugas mereka, seperti melayani masyarakat, bekerja di kantor desa, mengelola penyaluran Bantuan …

BENGKULU – Kelanjutan program beasiswa bagi perangkat desa di Provinsi Bengkulu untuk tahun mendatang akan bergantung pada kebijakan gubernur baru periode 2025-2030. Program ini telah berjalan selama beberapa tahun, dengan pelaksanaan terakhir pada 2024. Hingga saat ini, program tersebut masih aktif dimanfaatkan. Sebanyak 100 perangkat desa telah merasakan manfaat dari beasiswa ini pada angkatan pertama, dan 100 peserta angkatan kedua …

PESAWARAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, S.I.Kom., mengadakan pertemuan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di ruang sidang Komisi I pada Senin (6/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Nasir menegaskan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perangkat desa. Beberapa di antaranya adalah tunggakan dana Siltap (penghasilan tetap) untuk bulan November dan Desember 2024 serta masalah BPJS Kesehatan …

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan elemen pendukung pemerintahan desa. Tahun ini, Pemkab Kutim secara resmi menaikkan penghasilan tetap (Siltap) serta tunjangan untuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga Ketua RT. Dilansir dari laman resmi Pemkab Kutim, kebijakan tersebut tertuang dalam …