Tag Archives: pamong desa

Aceh Timur – Sebanyak 25 perwakilan dari ratusan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, Senin (23/12/2024), di pendopo bupati. Audiensi ini digelar usai aksi damai yang dilakukan para keuchik. Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Aceh Timur menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten belum mampu membayar sisa penghasilan tetap …

SELUMA – Meskipun aksi unjuk rasa yang semula direncanakan ditunda, perwakilan dari pengurus DPD APDESI, PPDI, dan PABPDSI Kabupaten Seluma tetap mengunjungi Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Senin pagi, 23 Desember 2024. Dilansir dari laman RBTV, kedatangan para perwakilan pengurus ini disambut langsung oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma, Sumiati, dalam pertemuan singkat. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan pengurus tersebut …

Blora – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora mengalami kenaikan di tahun 2025. Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2025 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes 2025. Dalam uraian yang termuat di Juknis Penyusunan APBDes 2025 disebutkan Kepala Desa di tahun 2025 akan menerima Siltap sebesar Rp. 3.780.000/bulan, Sekretaris Desa …

Blora – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Rumah Makan Joglo Bangkle, Sabtu (21/12/2024). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengurus PPDI dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Blora. Turut hadir dalam agenda tersebut, Abdullah Aminudin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mendampingi Ketua PPDI Kabupaten Blora, Cuk Suwartono. Selain itu hadir juga perwakilan pengurus PPDI …

Bone – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan, memastikan pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa yang tertunda sebesar Rp 27 miliar akan rampung hari ini. Proses pencairan penghasilan tetap (Siltap) serta pengadaan barang dan jasa (Barjas) telah dimulai secara bertahap sejak Kamis (19/12). “Kami sudah memulai proses pembayaran sejak kemarin, dan diupayakan selesai hari ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi rencana penerbitan revisi peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Revisi ini dijadwalkan akan terbit pada akhir Desember 2024 atau paling lambat Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan …

SELUMA – Pengurus DPD APDESI, PPDI, dan PABPDSI Kabupaten Seluma menggelar rapat konsolidasi untuk membahas persoalan terkait hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan. Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat APDESI Kabupaten Seluma pada Kamis siang (19/12/2024). Dalam rapat tersebut, turut disinggung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil. Aksi ini menarik perhatian pengurus DPD …

Perangkat desa, sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, mereka menjalankan tugas tanpa kenal lelah. Sayangnya, kontribusi besar ini sering kali tidak diimbangi dengan pengakuan dan kesejahteraan yang memadai. Salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian adalah ketidakjelasan status …

Banjarmasin – Jam’ani Ketua PPDI Kalimantan Selatan secara simbolik menerima bantuan hibah untuk organisasi pemerintah desa yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila, pada Rabu (18/12/2024) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menyerahkan bantuan hibah ke sejumlah organisasi desa pada kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer  ke Daerah (TKD) Tahun …

GARUT – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat menegaskan bahwa keberadaan PPDI di Kabupaten Garut bertujuan menjadi sarana perjuangan bagi perangkat desa. Selain itu, organisasi ini berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Sutara seusai menghadiri pelantikan Pengurus PPDI Kabupaten Garut yang berlangsung di aula Bank BJB pada Rabu, 18 Desember 2024. …