Puskominfo PPDI
Limboto – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji aparat desa di wilayah tersebut yang telah tertunda hingga tiga bulan. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Nelson saat menemui ratusan aparat desa yang menggelar aksi unjuk rasa di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (9/12/2024).
Nelson hadir bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome (Hartom). Dengan mengenakan kemeja putih berlengan panjang, ia mendatangi massa pengunjuk rasa yang telah berkumpul.
Setelah mendengarkan orasi dan tuntutan dari para pengunjuk rasa selama hampir setengah jam, Nelson akhirnya memberikan tanggapan atas beberapa tuntutan tersebut. Awalnya, ia berbicara di tengah kerumunan massa, namun karena jumlah peserta aksi yang membludak, Nelson diminta untuk menyampaikan penjelasan dari atas mobil komando.
Aksi Tuntutan Hak Aparat Desa
Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh aparat desa dari berbagai kecamatan, termasuk Telaga dan sekitarnya. Peserta dari kecamatan lain juga terus berdatangan, memenuhi kawasan sekitar Menara Limboto, sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Para pengunjuk rasa menuntut hak atas gaji yang belum mereka terima selama tiga bulan.
“Kami sudah menunggu janji pemerintah daerah untuk membayarkan gaji kami. Bahkan, satu bulan yang dijanjikan pun belum juga cair,” ujar Karim M. Anunu, Kepala Desa Modelidu.
Ia menegaskan bahwa para aparat desa hanya menuntut hak mereka. “Kami menuntut pembayaran gaji yang sudah tertunda selama tiga bulan,” katanya.
Penjelasan Nelson Pomalingo
Dalam tanggapannya, Nelson Pomalingo, yang juga merupakan calon Gubernur Gorontalo, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji aparat desa tidak disebabkan oleh tindakan korupsi, baik dari pihaknya maupun anggota dewan.
“Saya tegaskan, tidak ada korupsi di sini. Tidak ada bupati atau anggota dewan yang mengambil hak bapak-ibu sekalian,” ucap Nelson dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini terjadi karena kondisi keuangan daerah yang terganggu oleh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Keterlambatan ini terjadi karena Pilkada. Kalau tidak ada Pilkada, masalah ini tidak akan terjadi,” katanya.
Untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, Nelson mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar.
“Sebanyak Rp30 miliar sudah kami bayarkan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi tantangan bagi siapa pun yang menjabat sebagai bupati. “Siapapun bupati dalam kondisi ini tidak akan mampu membayar gaji tepat waktu karena beban Pilkada yang begitu besar,” tambah Nelson.
Solusi yang Ditawarkan
Nelson menegaskan bahwa pembayaran gaji akan dilakukan pada awal tahun depan, mengingat tahun anggaran baru hanya tinggal beberapa minggu lagi.
“Kami akan membayar secara rapel pada tahun depan,” katanya. Ia juga mempersilakan aparat desa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut untuk menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat.
“Tidak mungkin bupati atau anggota dewan mengabaikan hak-hak bapak-ibu sekalian,” pungkasnya.
