Subulussalam – Puluhan kepala desa bersama perangkatnya di Kota Subulussalam menggelar aksi protes pada Rabu (11/12/2024) di depan Kantor Wali Kota Subulussalam. Mereka menuntut pembayaran gaji dan honor yang belum diterima selama tujuh bulan terakhir.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran hak mereka telah menimbulkan kesulitan ekonomi, sekaligus mengganggu pelayanan administrasi di tingkat desa.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Subulussalam, Zulfan, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait masalah ini. Namun, hingga kini belum ada solusi yang diberikan.
“Kami telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Namun, hak kami tak kunjung dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,” ujar Zulfan dalam orasinya.
Beberapa perangkat desa juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat waktu.
“Kami digaji untuk melayani masyarakat. Jika hak kami diabaikan, sulit bagi kami menjalankan tugas secara maksimal,” kata salah satu perangkat desa.
Desakan Pencairan Dana Desa
Para demonstran menuntut Pemerintah Kota Subulussalam segera mencairkan dana desa, termasuk pembayaran gaji dan honor yang tertunda. Selain itu, mereka meminta pengelolaan anggaran dilakukan lebih transparan agar keterlambatan seperti ini tidak terulang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, Azhari, menyatakan akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat.
“Kami memahami aspirasi kepala desa dan perangkatnya. Saat ini, kami sedang mengupayakan pencairan dana agar pembayaran yang tertunda dapat segera diselesaikan,” ungkap Azhari.
Namun, para peserta aksi menyatakan akan terus memantau perkembangan ini dan siap melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
“Jika hak kami tidak segera dipenuhi, kami akan melanjutkan aksi hingga ada penyelesaian yang nyata dari Pemerintah Kota Subulussalam,” tegas salah seorang peserta.