Puskominfo PPDI
MAMASA – Aparat desa di Kabupaten Mamasa mengancam akan menyegel Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat sebagai bentuk protes atas tidak dibayarkannya penghasilan tetap (Siltap) selama sembilan bulan terakhir. Tindakan ini direncanakan berlangsung pekan depan, setelah perayaan Natal.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Elias, mengungkapkan bahwa situasi ini telah membuat para aparat desa kehilangan kesabaran. Mereka menuding Kepala BPKAD, Hery Kurniawan, tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Setelah Natal, kami pastikan akan menyegel Kantor BPKAD sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kinerja Kepala BPKAD yang tidak becus mengurus hak-hak aparat desa,” ujar Elias pada Selasa, 24 Desember 2024, seperti yang dilansir dari laman PikiranRakyat.
Menurut Elias, selama ini pihaknya sudah berupaya bersabar, namun langkah Kepala BPKAD yang dianggap sering memindahkan alokasi anggaran tanpa kejelasan menjadi pemicu kemarahan mereka.
Tuntut Pemda dan Bupati Bertindak Tegas
Elias juga menyayangkan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Ia menilai, Pj. Bupati Mamasa, Muhammad Zain, belum mampu memberikan solusi konkret atas masalah yang dihadapi para aparat desa.
“Kami berharap banyak pada Pj. Bupati, tapi sampai sekarang harapan itu hanya sebatas janji. Tidak ada tindakan nyata,” keluh Elias.
Ia menambahkan, jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, para aparat desa siap menggelar aksi lebih besar, termasuk kemungkinan melakukan pemblokiran jalan.
“Kami sudah muak dengan janji-janji kosong. Kalau perlu, kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” tegasnya.
Desakan untuk Mengganti Kepala BPKAD
Lebih lanjut, Elias meminta agar kepala daerah yang terpilih nanti mempertimbangkan untuk mengganti Kepala BPKAD. Ia menuding bahwa pencairan dana di BPKAD sering dilakukan secara tidak transparan dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Informasi yang kami terima, pencairan dana dilakukan diam-diam dan tidak merata. Ini jelas merugikan banyak pihak,” tandas Elias.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Hery Kurniawan belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Upaya konfirmasi melalui telepon juga belum mendapatkan respons.
Silakan beri masukan jika Anda ingin melakukan revisi lebih lanjut.
