Puskominfo PPDI
Arga Makmur – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan kunjungan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkulu Utara pada Selasa, 3 Desember 2024. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PPDI Bengkulu Utara, Basuki Rahmat, didampingi Sekretaris PPDI Kecamatan Arga Makmur, Wahyu Wijaya, serta Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah, A.Md.Kom. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, dan Kabid Pemdes DPMD Bengkulu Utara, Panji.
Bahas Kenaikan Tunjangan dan Percepatan APBDES
Dalam pertemuan tersebut, Basuki Rahmat menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengonfirmasi kabar mengenai kenaikan tunjangan perangkat desa di Bengkulu Utara pada tahun 2025. Menurutnya, perangkat desa sangat menantikan kabar ini karena menyangkut kesejahteraan mereka.
“Kami ingin memastikan informasi terkait kenaikan tunjangan perangkat desa. Saat ini, ada sekitar 2.160 perangkat desa di Bengkulu Utara yang berharap tunjangan mereka meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan kami,” ujar Basuki.
Selain itu, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2025. Dengan waktu yang tersisa menjelang akhir tahun 2024, ia berharap regulasi APBDES dapat tersusun tepat waktu sehingga pembayaran gaji atau Siltap perangkat desa pada Januari 2025 dapat berjalan lancar.
Kenaikan Tunjangan Perangkat Desa
Kepala Dinas PMD Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah memutuskan kenaikan tunjangan perangkat desa untuk tahun 2025.
“Tunjangan perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kasi, dan Kaur akan mengalami peningkatan. Kami telah melakukan beberapa kali rapat bersama DPKAD dan melaporkan keputusan ini kepada Bupati dan Wakil Bupati. Meski jumlahnya tidak besar, hal ini disesuaikan dengan kemampuan APBD Bengkulu Utara,” jelas Rahmat.
Rahmat menambahkan bahwa kenaikan ini mencakup tambahan tunjangan sebesar Rp70.000 per bulan untuk Sekretaris Desa, dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp410.000 per bulan. Sementara itu, tunjangan Kasi, Kaur, dan Kadun naik Rp50.000 per bulan, dari Rp105.000 menjadi Rp155.000 per bulan.
Siltap Perangkat Desa Bengkulu Utara ini sendiri sudah sesuai dengan PP 11 Tahun 2019 yaitu Sekretaris Desa di angka 2.224.420, Siltap Kasi, Kaur dan Kadun 2.022.200 ,
Percepatan APBDES dan Realisasi Anggaran
Terkait percepatan APBDES, Rahmat mendukung langkah PPDI dan menargetkan penyelesaian penyusunan APBDES seluruh desa di Bengkulu Utara pada 31 Desember 2024. Ia juga mengingatkan desa-desa untuk segera mengajukan dan merealisasikan anggaran seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) sebelum tahun anggaran 2024 berakhir.
“Desa juga harus menyelesaikan kewajiban seperti pembayaran pajak daerah dan pusat yang bersumber dari Dana Desa agar semuanya tercatat akuntabel,” imbaunya.
Apresiasi dan Harapan PPDI
Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah membantu perangkat desa selama ini, termasuk memastikan pembayaran Siltap tepat waktu setiap bulan.
“Pada tahun 2024, Bengkulu Utara menjadi satu-satunya kabupaten yang membayarkan Siltap perangkat desa di awal bulan. Kami berharap pada 2025 nanti, kesejahteraan perangkat desa terus meningkat seiring dengan kenaikan tunjangan,” ujar Ibnu.
Ia juga mengingatkan bahwa tunjangan perangkat desa pernah turun selama pandemi COVID-19. “Alhamdulillah, jika tunjangan kami bisa kembali seperti semula karena ini menyangkut kesejahteraan perangkat desa yang bekerja untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Dengan komitmen dari berbagai pihak, perangkat desa Bengkulu Utara optimistis bahwa kesejahteraan mereka dapat terus meningkat seiring perbaikan regulasi dan pengelolaan anggaran yang lebih baik di tahun 2025. (BKL)
