Ratusan orang yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Banjar menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Wali Kota Banjar pada Selasa (14/1/2025). Mereka, yang terdiri dari 16 kepala desa beserta perangkat desa se-Kota Banjar, diterima di Aula Somahna Bagja Dibuana Setda Banjar di Jalan Siliwangi. DIlansir dari laman PikiranRakyat, kedatangan para aparatur …

Subang – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, dampingi Mendes PDTT pada Hari Desa di Subang Desa Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi tuan rumah peringatan Hari Desa, Selasa (14/01/2025). Acara ini dihadiri oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, yang mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) H. Yandri Susanto. Peringatan ini merupakan yang …

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan kepala desa (kades) dan perangkat desa. Pada tahun 2024, besaran pagu anggaran tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Rp 2,1 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya kembali menganggarkan biaya jaminan kesehatan untuk kades dan perangkat desa. Anggaran …

JAKARTA – Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PPDI bersama Pengurus Pusat PPDI mengadakan rapat persiapan Munaslub di Hotel Sriwijaya, Gambir, Jakarta, pada Minggu (12/01/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh Soedjoko dan Fathur Rofiq sebagai perwakilan Pengurus Pusat PPDI, serta panitia Munaslub yang meliputi Sutoyo Muslih sebagai Ketua Panitia dan Muh Nuh sebagai Sekretaris. Salah satu keputusan penting dalam rapat ini …

Lombok Tengah – Anggota DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifa’i, menyatakan keprihatinannya terhadap belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa, yang telah mengalami revisi dan disahkan setahun lalu. Salah satu poin utama dalam Perda tersebut adalah penetapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), yang hingga kini belum diterapkan.Dilansir dari laman TribunNews, Ahmad Rifa’i, politisi dari Partai Keadilan …

PATI – Kabar mengejutkan datang dari Cuk Suyadi, Plt. Ketua Umum PPDI yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPDI, pada Sabtu (11/01/2025). Pengunduran diri ini tertuang dalam surat pernyataan diatas kertas bermaterei yang dibuat oleh Cuk Suyadi, dan ditandatangani pada hari yang sama, Sabtu kemarin. Dalam surat pengunduran diri tersebut, Cuk Suyadi menyampaikan ketidakmampuan dalam pengelolaan …

Revisi Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana regulas dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, mengalami pengunduran dalam penerbitannya. Kabar ini disampaikan oleh Cuk Suyadi Plt. Ketua Umum PPDI melalui grup-grup WA internal PPDI, pada Kamis (09/01/2025). Dalam komunikasi melalui pesan singkat tersebut diperkirakan bahwa revisi PP ini akan bisa diterbitkan pada Februari-Maret 2024. “ Untuk perkembangan RPP tinggal sebentar lagi …

JAKARTA – Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PPDI akan menggelar rapat persiapan dengan mengambil lokasi di Hotel Sriwijaya, Gambir Jakarta, pada Minggu (12/01/2025). Dalam surat undangan bernomor 001/PAN-MNSLUB/PPDI/2025 tertanggal 8 Januari 2025 disebutkan bahwa agenda kali ini akan menghadirkan komponen PPDI yang terdiri dari Pengurus Pusat dan Ketua-Ketua Provinsi dari seluruh Indonesia. ” Benar mas, kami selaku panitia Munaslub …

Depok, Jawa Barat – Agenda Silaturahmi Nasional Srikandi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan digelar di Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada 27-29 Januari 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh organisasi sayap PPDI yang beranggotakan para perempuan aktivis perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Koordinator Srikandi PPDI, Nina Siahaan, yang juga menjabat sebagai Ketua PPDI Provinsi Riau, menjelaskan bahwa agenda ini …

BATANGHARI – Perangkat desa di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menghadapi tantangan besar akibat gaji atau penghasilan tetap (siltap) mereka yang belum cair selama empat bulan terakhir. Situasi ini berdampak pada berbagai jabatan, mulai dari kepala desa hingga kepala dusun. Meski siltap belum diterima, para perangkat desa tetap menjalankan tugas mereka, seperti melayani masyarakat, bekerja di kantor desa, mengelola penyaluran Bantuan …